ANALISIS KASUS KREDIT MACET PADA PT DHIVA INTER SARANA

ANALISIS KASUS KREDIT MACET PADA PT DHIVA INTER SARANA

Oleh:

Vivin Najihah  (NIM. 1711143084)

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan Indonesia

Landasan Teori

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin creditus yang merupakan bentuk past participle dari kata credere (lihat pula credo dan creditum), yang berarti to trust atau faith.[1] Dalam bahasa Indonesia ini berarti “kepercayaan”. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”[2]

Kredit ini kurang lebih memiliki arti yang sama dengan istilah pembiayaan dalam bank syariah. Hanya mungkin yang membedakan secara mendasar adalah mengenai kontraprestasi yang diberikan oleh masing-masing bank, yakni bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah.

Dalam memberikan kredit, bank harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Ini untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah memang benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan. Selain itu, bank juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang lazim disebut dengan the five C of credit analysis atau prinsip 5 C’s, yaitu watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha dari debitur (condition of economy). Namun demikian, bank juga tetap harus mematuhi peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia, salah satunya terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang BMPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006. Kendati begitu, dalam kenyataannya masih saja terdapat kredit yang statusnya bermasalah, seperti halnya kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.[3] Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama Non-Performing Loan (NPL). Kredit macet ini bisa disebabkan oleh faktor ekstern ataupun intern bank. Faktor ekstern yakni yang berkaitan dengan nasabah, misalnya kecakapan nasabah dalam mengelola usahanya, kondisi ekonomi nasabah, kemampuan nasabah terhadap risiko yang mungkin terjadi, dan lainnya. Sedangkan faktor intern bank, seperti manajemen bank.

Contoh Kasus Kredit Macet

PT Dhiva Inter Sarana (DIS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pipa untuk sektor minyak dan gas. Perusahaan ini dimiliki Richard Setiawan, yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Ayoritas produk yang dijual PT Dhiva diimpor dari China, antara lain perusahaan Henyang Steel Tube, Sino Steel, Tianjin Anshengda, Federal Hardware Engineering, Soconord, dan Heibei Yaosheng. Sementara konsumen PT Dhiva adalah perusahaan produsen migas, seperti PT Pertamina (Persero), Chevron Pacific Indonesia, VICO, Petro China dan Odira Energy Karang Agung. Kedekatan PT Dhiva dengan sejumlah perusahaan migas tercermin pada Laporan Tahunan Indonesian Geothermal Golf Community (IGGC) periode 2012-2013.[4]

Pada awal Januari 2015 media digemparkan dengan berita mengenai Manajemen Bank Internasional Tbk yang menggugat pailit PT Dhiva Inter Sarana pada akhir Desember 2014, Hal ini dikarenakan terhitung per tanggal 5 Juni 2014 PT Dhiva berutang kepada BII-Maybank dengan total utang senilai US$ 67,669 juta atau setara Rp 812,03 miliar,[5] dengan asumsi Rp 12.000,00 per dolar AS, yang beberapa bulan macet atau tidak membayar angsuran. Utang tersebut jatuh tempo per Desember 2014. Adapun jumlah utang ini terdiri dari utang pokok senilai US$ 53,587 juta, bunga US$ 2,667 juta, dan denda US$ 11,415 juta. Total utang dari BII itu sendiri didapat dari beberapa skema, di antaranya fasilitas pinjaman rekening koran senilai Rp 2,7 miliar, fasilitas demand loan US$ 44 juta, dan L/C Line 1 US$ 8,7 juta yang jatuh tempo 7 Mei 2014, serta fasilitas L/C Line 2 sebesar US$ 6 juta yang jatuh tempo pada 12 Juni 2014.[6]

Pihak BII telah beberapa kali mengirimkan surat dan melakukan pertemuan dengan pihak PT Dhiva untuk meminta pelunasan kewajiban. Namun demikian, Dhiva Inter tidak kunjung memenuhi kewajibannya membayar atas fasilitas kredit yang diterimanya. BII akhirnya memutuskan memberi surat peringatan kepada termohon sebanyak dua kali pada 24 Oktober dan 28 November 2014 dengan ancaman akan melakukan tindakan hukum bila tidak membayar.[7] PT Dhiva pun tetap enggan membayar, hingga ujungnya pihak BII menempuh jalur hukum terhadap masalah ini. Dan pada Rabu pagi, tanggal 7 Januari 2015, perkara ini disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam surat panggilan pengadilan tanggal 31 Desember 2014, tertera bahwa perkara ini adalah permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait dengan masalah kredit macet oleh PT Dhiva. Di mana dalam hal ini PT Bank Internasional Indonesia Tbk bertindak sebagai pemohon, sedangkan PT Dhiva dan pemiliknya, Richard Setiawan selaku personel guarantee atau penjamin, sebagai termohon.[8]

Pada dasarnya kasus kredit macet PT Dhiva ini mulai menyeruak setelah pemiliknya berinvestasi di luar bisnis inti perusahaan. Dan pada Desember 2013, PT Dhiva meminta agar pinjaman mereka direstrukturisasi. Akan tetapi, dari laporan audit internal BII-Maybank sejak Agustus 2012 justru mendapati adanya indikasi sejumlah invoice dari pihak pemasok yang ternyata fiktif. Adapun dalam laporan audit internal BII-Maybank tersebut tertera kalimat sebagai berikut.

"BII Internal Audit Team indicated that some of the invoices from the suppliers are fictitious. Further investigation is still being conducted (Tim Audit Internal BII mendapati indikasi bahwa sejumlah invoice dari pihak pemasok ternyata fiktif. Investigasi lebih lanjut sedang dilangsungkan),"[9]

Dalam laporan itu pula mencantumkan jumlah kredit PT Dhiva per tanggal 5 Juni 2014, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah Rp 649,29 miliar (menggunakan kurs pada saat itu).

Terlepas dari itu semua, PT Dhiva ternyata tidak hanya memiliki utang kepada BII saja, namun memiliki kreditur atau utang-utang kepada pihak lainnya. PT Dhiva juga memiliki utang kepada Bank Permata senilai Rp 304,23 miliar. Dhiva juga diduga memiliki utang yang berpotensi gagal bayar ke Bank DBS Indonesia sebesar Rp 197,79 miliar, Bank Central Asia Tbk senilai Rp 850 juta, PT Orix Indonesia Finance senilai Rp 807,21 juta, Bank CIMB Niaga Rp 14,23 miliar, dan kepada BRI senilai Rp 33 miliar.[10]

Kembali pada BII. Dengan adanya kasus kredit macet ini, pihak BII mengalami penurunan pada tahun berjalan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga September 2014 BII hanya membukukan laba Rp 340 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 1,09 triliun. Menurut Direktur Pengawas Perbankan 2 OJK, Riyanti A.Y. Sali, hal ini disebabkan terjadinya penurunan laba tahun berjalan yang cukup besar. Laba tahun berjalan turun karena pembentukan cadangan penghapusan kredit macet.

Dalam catatan laporan keuangan BII-Maybank akhir tahun 2013, disebutkan terdapat kenaikan kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah (non-performing loan atau NPL), senilai Rp 675 miliar. Angka ini tercantum pada kategori utang dalam dolar AS di sektor perdagangan, restoran dan hotel. Namun pada laporan keuangan per akhir September 2014, kredit bermasalah di pos tersebut tersisa Rp 7 miliar. Sementara itu, nilai write off atau kredit yang dihapusbukukan dari neraca bertambah menjadi Rp 1 triliun. Kredit bermasalah BII ini mulai melonjak per akhir tahun 2013 menjadi Rp 2 triliun, dibandingkan pada akhir tahun sebelumnya yang berada di level Rp 1,27 triliun. Dan setahun kemudian, pada posisi akhir September 2014, angkanya membengkak lagi menjadi Rp 2,43 triliun.[11]

Dilihat dari besarannya, nilai kredit bermasalah PT Dhiva tersebut memang cukup signifikan dibandingkan dengan total kredit bermasalah BII-Maybank per akhir tahun 2013. Kredit macet PT Dhiva ini menyumbang kontribusi mencapai 32%. Atas kredit bermasalah di tahun 2013 ini, pada laporan laba rugi Januari sampai dengan Desember 2013 telah disisihkan provisi senilai Rp 787,55 miliar. Dan pada kurun waktu Januari sampai September 2014, juga telah disisihkan provisi sebesar Rp 1,46 triliun.[12]

Analisis Kasus

Berdasarkan landasan teori dan uraian kasus di atas, adapun analisis terhadap kasus tersebut adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada dasarnya setiap bank yang akan memberikan kredit tentunya telah melakukan analisis terhadap calon nasabahnya. Begitu pula yang dilakukan BII terhadap PT Dhiva Inter Sarana. Di samping itu juga didasarkan pada salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Ini menunjukkan bahwa pada saat BII memberikan pinjaman, ia yakin PT Dhiva akan mampu mengembalikan pinjaman tersebut melalui analisis yang dilakukan. Namun seiring berjalannya masa perkreditan, dalam suatu waktu bank ini bisa dikatakan mengalami kecolongan. Di mana kemungkinan PT Dhiva tidak mampu membayar atau bermasalah terhadap kreditnya telah diketahui sejak adanya audit internal pada Agustus 2012, namun tidak segera ditanggapi hingga akhirnya justru masalah semakin rumit dan baru ditangani dengan serius setelah kredit telah jatuh tempo. Padahal dalam hasil audit tersebut juga telah dijelaskan mengenai indikasi sejumlah invoice dari pihak pemasok yang ternyata fiktif.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai BMPK, pemberian kredit terhadap PT Dhiva tergolong pada pemberian kredit kepada pihak yang tidak terkait, sehingga dalam hal ini PT Dhiva bisa mendapatkan pinjaman kredit maksimal 25% dari modal BII.

Selain itu, dalam kasus ini penyebab kredit macet juga berasal dari faktor ekstern bank, yakni terletak pada si nasabah. Dalam hal ini, PT Dhiva tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kredit hingga jatuh tempo, yakni per Desember 2014. Sedang ia juga telah menunggak pembayaran angsuran pokok beserta bunganya terhitung sejak beberapa bulan sebelum pengumuman pihak BII terkait jumlah utang PT Dhiva per 5 Juni 2014. Sehingga dalam hal ini PT Dhiva dikatakan wanprestasi terhadap kewajibannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang BMPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006, menyebutkan:

(3)   Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

apabila:

a.    terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh hari);

b.    tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau

c.     tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Apabila dipadankan dengan ketentuan-ketentuan di atas dan ketentuan lainnya terkait dengan pemberian kredit, maka alasan PT Dhiva dikatakan wanprestasi, antara lain:

a)    PT Dhiva telah menunggak pembayaran angsuran pokok beserta bunga selama beberapa bulan dan lebih dari 3 bulan atau 90 hari;

b)   Hingga saat jatuh tempo per Desember 2014, PT Dhiva tetap belum melunasi pinjaman yang diberikan. Padahal BII juga telah mengirimkan surat dan melakukan pertemuan dengan pihak PT Dhiva untuk meminta pelunasan kewajiban, bahkan memberi surat peringatan kepada termohon sebanyak dua kali pada 24 Oktober dan 28 November 2014 dengan ancaman akan melakukan tindakan hukum bila tidak membayar. Naumn sekali lagi ini tidak ditanggapi lanjut oleh PT Dhiva.

c)    Tidak dipenuhinya surat peringatan oleh PT Dhiva juga dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ini beritikad tidak baik atau wanprestasi.

d)   Di samping itu, sang pemilik perusahaan yang justru berinvestasi di luar bisnis inti perusahaan menunjukkan bahwa pinjaman kredit tidak digunakan untuk tujuan yang diarahkan, tidak untuk kegiatan operasional PT Dhiva menunjukkan pemberian kredit tidak tepat sasaran.

Sebab-sebab seperti inilah yang menyebabkan pihak BII menempuh jalur hukum untuk penyelesaian kasus.

Terlepas dari itu, kredit bermasalah ini tidak lantas membuat BII-Maybank limbung. Rasio NPL netto BII Maybank dalam sembilan bulan pertama di tahun 2014 memang naik menjadi 1,79% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 1,02%. Namun, rasio tersebut masih terkendali. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional pada Pasal 4 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa suatu bank masuk dalam kategori pengawasan intensif jika rasio NPL-nya secara netto melebihi 5%. Sedangkan NPL BII masih di bawah 5%, yakni masih di titik 1,79%.

Bunyi dari pasal tersebut adalah:

d.    rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.

Demikian analisis terhadap kasus kredit macet ini.

---

[1] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 263.

[2] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[3] Rizki Abadi, “Kredit Macet: Pengertian Ilustrasi dan Efek Negatifnya”, https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya diakses pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 20.43 WIB.

[4] Anonim, “BII-Maybank Gugat Pailit Dhiva Inter Sarana: Kredit Macet Rp 649,29 Miliar”, http://www.neraca.co.id/article/49968/bii-maybank-gugat-pailit-dhiva-inter-sarana-kredit-macet-rp64929-miliar diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.02 WIB

[5] Dea Chadiza Syafina, “NPL Naik, BII Selektif Pilih Nasabah Korporasi”, http://keuangan.kontan.co.id/news/npl-naik-bii-selektif-pilih-nasabah-korporasi diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.06 WIB.

[6] Benedictus Bina Naratama, “BII Ajukan PKPU atas PT Dhiva Inter Sarana”, http://nasional.kontan.co.id/news/bii-ajukan-pkpu-atas-pt-dhiva-inter-sarana diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.12 WIB

[7] Ibid.

[8] S.A. Wahyu (et.al), “Eksklusif: Kredit Rp 650 M Macet, BII-Maybank Gugat Pailit PT Dhiva”, http://www.bareksa.com/id/text/2015/01/07/eksklusif-kredit-rp650-m-macet-biimaybank-gugat-pailit-pt-dhiva/8963/analysis diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.00 WIB.

[9] Ibid.

[10] Hafid Fuad, “Kasus Kredit Macet Dhiva Diputuskan Awal Maret”, http://ekbis.sindonews.com/read/956260/150/kasus-kredit-macet-dhiva-diputuskan-awal-maret-1422331829 diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.45 WIB.

[11] S.A. Wahyu (et.al), “Eksklusif: Kredit Rp 650 M Macet, BII-Maybank Gugat Pailit PT Dhiva”, http://www.bareksa.com/id/text/2015/01/07/eksklusif-kredit-rp650-m-macet-biimaybank-gugat-pailit-pt-dhiva/8963/analysis diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.00 WIB.

[12] Ibid.